Organ dan Sumber Daya Manusia PERMEN BUMN: Penjelasan, Manfaat, Fungsi dan Untuk Siapa Regulasi ini

Di dunia bisnis, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen kunci yang menentukan keberhasilan suatu organisasi. Hal ini menjadi lebih penting lagi bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel sangat diperlukan untuk mencapai tujuan strategis yang diamanahkan oleh negara. Salah satu bentuk regulasi yang bertujuan mengatur hal ini adalah Peraturan Menteri BUMN No.3/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN. Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas mengenai pengelolaan SDM, khususnya terkait Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, serta organ pendukung lainnya di BUMN.

Menteri BUMN telah membuat terobosan dengan menyusun tiga peraturan baru yang menyentuh aspek penting dalam pengelolaan BUMN, salah satunya Permen BUMN No.3/2023. Sebagai instrumen hukum, regulasi ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang baik di lingkungan BUMN melalui pengaturan tentang pengangkatan, pemberhentian, dan penghasilan bagi para pejabat serta talenta di lingkungan BUMN. Di sisi lain, regulasi ini juga membantu menyelaraskan berbagai peraturan sebelumnya untuk menciptakan sinergi yang lebih baik dalam penerapannya.

Namun, mengapa regulasi ini begitu penting, dan bagaimana dampaknya terhadap pengelolaan SDM di BUMN? Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai Permen BUMN No.3/2023, manfaatnya, fungsi bagi SDM, serta siapa saja yang memerlukan regulasi ini.

Penjelasan PERMEN BUMN No.3/2023

Peraturan Menteri BUMN No.3/2023 bertujuan untuk menciptakan pedoman yang terintegrasi dalam pengelolaan organisasi BUMN, termasuk proses pemilihan, pemberhentian, serta pengelolaan penghasilan para pejabat tinggi seperti Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas. Selain itu, peraturan ini juga mencakup manajemen talenta yang dianggap sangat penting untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

Dalam peraturan ini, terdapat beberapa poin penting yang diatur, seperti syarat-syarat untuk menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris di BUMN dan anak perusahaan. Selain itu, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat juga diatur secara rinci, termasuk pengelolaan penghasilan bagi para pejabat tersebut. Aspek lain yang dibahas dalam peraturan ini adalah mengenai organ pendukung Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang berfungsi sebagai pengawas kinerja dan tata kelola di lingkungan BUMN.

Dengan adanya peraturan ini, Menteri BUMN mencabut berbagai peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan atau memerlukan harmonisasi lebih lanjut. Beberapa di antaranya adalah Per-7/MBU/09/2022, Per-11/MBU/07/2021, dan Per-13/MBU/09/2021. Dengan begitu, peraturan baru ini diharapkan bisa mewujudkan tata kelola yang lebih baik, efisien, dan berkelanjutan dalam lingkup BUMN.

Baca juga : Memahami Kamus Kompetensi Jabatan: Panduan Menuju SDM yang Efektif

Apa Manfaatnya?

Permen BUMN No.3/2023 memiliki berbagai manfaat strategis bagi organisasi BUMN. Pertama, peraturan ini membantu menciptakan standar yang jelas dalam pengelolaan organisasi dan SDM di BUMN, yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi operasional. Standar ini juga membantu memperkuat penerapan Good Corporate Governance (GCG), yang sangat penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas.

Manfaat kedua adalah terkait manajemen talenta. Dengan pengaturan yang lebih sistematis tentang manajemen talenta, BUMN dapat memastikan bahwa sumber daya manusia yang ada memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, peraturan ini juga memberikan kepastian hukum bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan organ pendukung, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif tanpa ada kekhawatiran tentang masalah legalitas.

Fungsi untuk SDM

Dalam konteks sumber daya manusia, Permen BUMN No.3/2023 berfungsi sebagai pedoman yang memandu bagaimana SDM di BUMN harus dikelola. Salah satu aspek terpenting dalam peraturan ini adalah manajemen talenta. Talenta BUMN, terutama di tingkat eksekutif seperti Direksi dan Dewan Komisaris, memerlukan pengelolaan yang terencana dan terarah agar mereka dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Regulasi ini juga memastikan bahwa setiap individu yang menduduki posisi strategis di BUMN telah melalui proses seleksi yang ketat dan transparan. Hal ini penting untuk menjaga kualitas kepemimpinan dan manajemen di BUMN, yang pada akhirnya akan berdampak pada kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Selain itu, regulasi ini memberikan panduan yang jelas tentang penghasilan para pejabat tinggi di BUMN, sehingga bisa menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial.

Baca juga : Pahami Peran Alih Layanan (HR service delivery) dalam Meningkatkan Kinerja SDM dengan HRMS

Pihak yang Membutuhkan Regulasi Ini

Regulasi ini sangat relevan bagi beberapa pihak yang terkait dengan pengelolaan dan operasional BUMN. Pertama, Direksi dan Dewan Komisaris BUMN adalah pihak yang paling memerlukan pedoman ini, karena mereka bertanggung jawab langsung dalam pengambilan keputusan strategis di perusahaan. Dengan adanya regulasi ini, mereka memiliki panduan yang jelas mengenai tanggung jawab dan hak mereka, termasuk mengenai penghasilan dan masa jabatan.

Kedua, organ pendukung Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas juga sangat memerlukan regulasi ini, karena mereka bertindak sebagai pengawas terhadap kinerja perusahaan. Dengan adanya panduan yang lebih rinci, mereka dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan lebih efektif dan transparan.

Terakhir, manajemen talenta di BUMN, baik di tingkat eksekutif maupun di level yang lebih rendah, juga memerlukan regulasi ini untuk memastikan bahwa pengembangan karir dan kompetensi mereka sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan standar yang ditetapkan.

Rekomendasi Sertifikasi HR Manager BNSP Terbaik

Untuk memastikan bahwa manajemen talenta di BUMN bisa berjalan dengan baik, perusahaan perlu memiliki SDM yang kompeten di bidang pengelolaan sumber daya manusia. Salah satu cara untuk memastikan kompetensi ini adalah melalui sertifikasi HR Manager BNSP. Sertifikasi ini memberikan pengakuan atas kemampuan profesional di bidang manajemen SDM, termasuk dalam hal pengembangan talenta, pengelolaan konflik, dan peningkatan kinerja.

Sertifikasi HR Manager BNSP dari Proxsis Group adalah pilihan yang tepat bagi para profesional HR yang ingin meningkatkan kompetensinya sesuai dengan standar yang diakui secara nasional. Sertifikasi ini juga sangat relevan bagi para HR Manager di BUMN yang ingin memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola SDM sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan memiliki sertifikasi ini, HR Manager akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang manajemen SDM, termasuk bagaimana menerapkan regulasi seperti Permen BUMN No.3/2023 secara efektif di lingkungan kerja mereka.

Dapatkan pengakuan kompetensi Anda dengan mengikuti Sertifikasi HR Manager BNSP dari Proxsis Group, solusi tepat untuk meningkatkan kemampuan manajemen SDM Anda sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan perusahaan Anda. Kunjungi link berikut untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran Sertifikasi HR Manager BNSP .