PKWT: Aturan, Jangka Waktu, Uang Kompensasi, dan Kesalahan Perusahaan yang Paling Sering Terjadi

5 Menit Membaca

Praktisi HR meninjau dokumen perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) bersama karyawan kontrak sebelum penandatangangan

Hampir setiap perusahaan di Indonesia memakai pekerja kontrak. Skema ini sah dan memang disediakan undang-undang, namanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT.

Masalahnya, PKWT adalah perjanjian yang aturannya rinci. Salah menentukan jenis pekerjaan, salah menulis klausul, atau lupa satu kewajiban administratif bisa mengubah status pekerja secara hukum tanpa perusahaan sadari.

Akibatnya bukan sekadar teguran. PKWT yang tidak memenuhi ketentuan dapat beralih demi hukum menjadi PKWTT, dan perusahaan menanggung konsekuensi biaya serta status kerja sejak awal hubungan kerja.

Artikel ini merangkum aturan PKWT menurut UU Cipta Kerja dan PP Nomor 35 Tahun 2021, jenis pekerjaan yang boleh menggunakannya, jangka waktu dan perpanjangannya, cara menghitung uang kompensasi, serta lima kesalahan perusahaan yang paling sering terjadi.

Masih ragu soal aturan PKWT dan uang kompensasinya? Pastikan perjanjian kerja perusahaan Anda sesuai regulasi bersama konsultan ahli kami.

Konsultasi PKWT Gratis

PKWT Menurut UU Cipta Kerja dan PP 35/2021

PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Dasar hukumnya adalah UU Ketenagakerjaan yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja, yang kini berlaku sebagai UU Nomor 6 Tahun 2023, dengan aturan pelaksana PP Nomor 35 Tahun 2021.

Dua hal membedakan PKWT dari PKWTT. Pertama, PKWT selalu didasarkan pada jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu, sedangkan PKWTT tidak dibatasi waktu. Kedua, PKWT hanya boleh dipakai untuk pekerjaan yang menurut jenis, sifat, atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu, sehingga pekerjaan yang bersifat tetap tidak boleh memakai skema ini.

PKWT wajib dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin, memuat identitas perusahaan dan pekerja, jabatan atau jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, besarnya upah dan cara pembayaran, hak dan kewajiban, serta mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian. PKWT juga wajib dicatatkan kepada instansi ketenagakerjaan setempat, paling lama tiga hari kerja sejak penandatanganan secara daring, atau tujuh hari kerja secara tertulis apabila pencatatan daring belum tersedia.

Status kontrak tidak menghapus hak dasar pekerja. Selama hubungan kerja berjalan, pekerja PKWT berhak atas upah sesuai ketentuan upah minimum, waktu kerja dan waktu istirahat yang sama, serta kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Pekerja yang telah bekerja 12 bulan secara terus-menerus juga berhak atas cuti tahunan paling sedikit 12 hari, dan tunjangan hari raya diberikan secara proporsional mengikuti masa kerja. Perbedaan PKWT dengan PKWTT terletak pada jangka waktu dan skema pengakhiran hubungan kerja, bukan pada penghapusan hak dasar selama bekerja.

Jenis Pekerjaan yang Boleh Menggunakan PKWT

PP 35/2021 membatasi PKWT pada pekerjaan tertentu. Berikut lima kelompok pekerjaan yang diperbolehkan.

1. Pekerjaan yang sekali selesai atau bersifat sementara

Pekerjaan ini berakhir ketika hasil yang diperjanjikan selesai, misalnya proyek pembangunan fasilitas atau pembuatan sistem tertentu. PKWT jenis ini dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan, dan isi perjanjian harus menyebutkan ruang lingkup serta batasan pekerjaan yang menjadi penanda selesai.

2. Pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tidak terlalu lama

Pekerjaan ini memakai dasar jangka waktu, karena penyelesaiannya dapat diperkirakan sejak awal. Contohnya pekerjaan pendukung selama masa peningkatan kapasitas produksi atau penggantian sementara fungsi yang kosong dalam periode tertentu.

3. Pekerjaan yang bersifat musiman

Pekerjaan musiman bergantung pada musim atau kondisi tertentu, misalnya tambahan tenaga saat panen, musim liburan, atau periode permintaan tinggi yang berulang setiap tahun. Satu jenis pekerjaan musiman hanya dapat dilakukan pada musim atau kondisi yang sama, dan pekerjaannya tidak berlangsung terus-menerus sepanjang tahun.

4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk atau kegiatan baru

Perusahaan boleh memakai PKWT untuk produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Skema ini memberi ruang menilai kelayakan produk sebelum perusahaan memutuskan bentuk hubungan kerja jangka panjangnya.

5. Pekerjaan yang jenis dan kegiatannya bersifat tidak tetap

Kelompok terakhir adalah pekerjaan yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume, dengan upah berdasarkan kehadiran. Di dalamnya termasuk pekerja harian, yang bekerja kurang dari 21 hari dalam satu bulan. Bila pekerja harian bekerja 21 hari atau lebih selama tiga bulan berturut-turut atau lebih, perjanjian berubah menjadi PKWTT.

Jangka Waktu dan Perpanjangan PKWT

Untuk PKWT berdasarkan jangka waktu, total jangka waktu paling lama adalah lima tahun, dan angka itu sudah termasuk perpanjangan. Kontrak awal dua tahun, misalnya, hanya dapat diperpanjang paling lama tiga tahun berikutnya. Perpanjangan harus diberitahukan secara tertulis kepada pekerja paling lama tujuh hari sebelum PKWT berakhir.

Untuk PKWT berdasarkan selesainya pekerjaan, jangka waktu mengikuti kesepakatan para pihak sesuai perkiraan penyelesaian pekerjaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa jangka waktu selesainya pekerjaan tertentu juga dibuat tidak melebihi lima tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan. Bila pekerjaan selesai lebih cepat dari yang diperjanjikan, PKWT berakhir saat pekerjaan dinyatakan selesai, dan bila belum selesai, perpanjangan dilakukan sampai pekerjaan tuntas dengan tetap memperhatikan batas tersebut.

Satu ketentuan yang sering terlewat adalah larangan masa percobaan. PKWT tidak dapat mensyaratkan masa percobaan, dan apabila klausul itu tetap dicantumkan, klausul tersebut batal demi hukum sedangkan masa percobaan yang telah dijalani tetap dihitung sebagai masa kerja.

Baca juga : MK Kabulkan Sebagian Gugatan Terkait UU Ciptaker, Ini 12 Catatan untuk HRD

Masih ragu soal aturan PKWT dan uang kompensasinya? Pastikan perjanjian kerja perusahaan Anda sesuai regulasi bersama konsultan ahli kami.

Konsultasi PKWT Gratis

Uang Kompensasi PKWT dan Cara Menghitungnya

Sebagai pengganti pesangon yang tidak berlaku pada skema kontrak, pekerja PKWT berhak atas uang kompensasi ketika PKWT berakhir. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 PP 35/2021.

Syaratnya, pekerja telah bekerja paling sedikit satu bulan secara terus-menerus. Pekerja dengan masa kerja 12 bulan secara terus-menerus menerima uang kompensasi sebesar satu bulan upah. Masa kerja di luar angka itu dihitung proporsional dengan rumus berikut.

  • Uang kompensasi = (masa kerja dalam bulan dibagi 12) dikali 1 bulan upah

Contohnya, pekerja dengan upah Rp6.000.000 per bulan yang menyelesaikan kontrak 18 bulan berhak atas (18 dibagi 12) dikali Rp6.000.000, yaitu Rp9.000.000. Uang kompensasi diberikan pada saat PKWT berakhir, termasuk ketika PKWT akan diperpanjang, untuk periode yang telah berjalan. Untuk PKWT berdasarkan selesainya pekerjaan yang berakhir lebih cepat dari perkiraan, kompensasi dihitung dari masa kerja sejak mulai bekerja sampai pekerjaan selesai.

Ada dua situasi lain yang diatur. Apabila pengusaha mengakhiri PKWT sebelum jangka waktunya berakhir, uang kompensasi dihitung dari masa kerja yang sudah dijalani. Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum waktunya, pihak yang mengakhiri wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya perjanjian. Ketentuan kompensasi ini tidak berlaku bagi pekerja asing yang dipekerjakan dengan PKWT.

Lima Kesalahan Perusahaan yang Paling Sering Terjadi

Sebagian besar sengketa PKWT berawal dari kesalahan yang sebenarnya bisa dicegah saat perjanjian disusun. Berikut lima kesalahan yang paling sering ditemukan dalam praktik.

1. Memakai PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap

Ini kesalahan paling mendasar. PKWT dipakai untuk posisi inti yang berlangsung terus-menerus, padahal undang-undang membatasinya pada pekerjaan tertentu yang akan selesai dalam waktu tertentu. PKWT yang tidak memenuhi ketentuan jenis pekerjaan dapat berubah demi hukum menjadi PKWTT.

2. Mencantumkan masa percobaan di dalam PKWT

Banyak template kontrak menyalin klausul masa percobaan dari format PKWTT. Pada PKWT klausul itu batal demi hukum, dan masa percobaan yang sudah dijalani tetap dihitung sebagai masa kerja, sehingga perusahaan tidak mendapat manfaat apa pun dari klausul tersebut.

3. Melewati batas total lima tahun

Perusahaan memperpanjang kontrak berulang kali tanpa menghitung akumulasi sejak kontrak pertama. Ketika total jangka waktu melewati lima tahun, perjanjian kehilangan dasar PKWT-nya dan berisiko beralih status, dengan masa kerja yang dihitung sejak awal hubungan kerja.

4. Tidak membuat PKWT secara tertulis atau tidak mencatatkannya

PKWT lisan atau perjanjian yang tidak dicatatkan ke instansi ketenagakerjaan membuat perusahaan kehilangan bukti kepatuhan. Kelalaian administratif seperti ini sering menjadi temuan pertama saat pemeriksaan ketenagakerjaan atau perselisihan hubungan industrial.

5. Lupa menghitung dan membayar uang kompensasi

Uang kompensasi kerap tidak dianggarkan karena dianggap hanya berlaku untuk karyawan tetap. Padahal kewajiban ini muncul setiap PKWT berakhir atau diperpanjang, dan keterlambatan membayarnya dapat menjadi perselisihan tersendiri. Perusahaan perlu menjadwalkan perhitungan kompensasi sejak kontrak ditandatangani, bukan saat kontrak hampir habis.

Kelima kesalahan di atas bermuara pada satu risiko yang sama. PKWT yang menyimpang dari ketentuan dapat beralih demi hukum menjadi PKWTT, dan perusahaan wajib memperlakukan pekerja sebagai karyawan tetap dengan masa kerja yang dihitung sejak hari pertama.

Baca juga : Pahami Hak Anda: Cara Menghitung Pesangon PHK Sebelum Ramadhan 2024

Checklist Singkat untuk HR Sebelum Menandatangani PKWT

Agar tidak terjebak pada kesalahan di atas, HR dapat menjalankan pemeriksaan singkat berikut setiap kali menyusun PKWT baru.

  • Pastikan jenis pekerjaannya termasuk kelompok yang diperbolehkan dan bukan pekerjaan bersifat tetap
  • Tentukan dasar perjanjiannya sejak awal, jangka waktu atau selesainya pekerjaan, dan tuliskan ruang lingkup pekerjaannya
  • Hitung total jangka waktu termasuk rencana perpanjangan dan pastikan tidak melewati lima tahun
  • Periksa tidak ada klausul masa percobaan di dalam draf perjanjian
  • Siapkan pencatatan ke instansi ketenagakerjaan dalam batas tiga hari kerja sejak penandatanganan
  • Masukkan anggaran uang kompensasi ke dalam biaya tenaga kerja sejak kontrak dimulai

Checklist ini sederhana, tetapi menutup hampir semua titik yang biasanya menjadi temuan saat audit ketenagakerjaan.

Baca juga : 3 Hak Karyawan yang Kena PHK Wajib Dipenuhi Perusahaan

Kesimpulan

PKWT memberi perusahaan fleksibilitas yang sah untuk kebutuhan kerja yang memang berjangka. Fleksibilitas itu hanya aman bila empat hal dijaga sejak awal, yaitu jenis pekerjaan yang tepat, jangka waktu yang tidak melewati batas, pencatatan yang tertib, dan uang kompensasi yang dihitung dengan benar.

Tim HR yang ingin meninjau ulang template dan praktik PKWT di perusahaannya dapat memanfaatkan layanan konsultasi manajemen SDM dari Proxsis HR, termasuk pendampingan penyusunan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan. Satu kali peninjauan dokumen jauh lebih murah daripada menyelesaikan perselisihan status kerja di kemudian hari.
Banner layanan konsultasi manajemen SDM Proxsis HR

Masih ragu soal aturan PKWT dan uang kompensasinya? Pastikan perjanjian kerja perusahaan Anda sesuai regulasi bersama konsultan ahli kami.

Konsultasi PKWT Gratis

Rate this post
Bagikan artikel ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.